Pemangku dari Pemerintah yang Masuk BUMN Harus Sesuai dengan Tugasnya pada Institusi Sebelumnya

Pemangku dari Pemerintah yang Masuk BUMN Harus Sesuai dengan Tugasnya pada Institusi Sebelumnya

jpnn. com , JAKARTA – Pemimpin Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo  menduga tersedia usaha terstruktur melepaskan pengawasan negeri terhadap BUMN.

Hal ini diduganya dilakukan pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah.

Diskusi ini awalnya dinyatakan oleh bagian Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa masa lalu.

Menyuarakan Juga:

“Resistensi penempatan personel daripada unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita pula harus cermat, sepertinya ada cara terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN, ” ungkap Wignyo dalam siaran persnya.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil negeri sebagai komisaris dipakai untuk jalan liberalisasi BUMN.

Arahnya, sambungnya, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua bagian komisaris di BUMN.

Baca Juga:

“Saya rasa di balik polemik ini tersedia yang ingin mencoba-coba menggulirkan artikel liberalisasi BUMN dengan cara membawa semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat sekadar arahnya akan kemana, ” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN seharusnya disikapi positif.