Kementerian ATR/BPN Carikan Solusi Kendala dan Hambatan Dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN Carikan Solusi Kendala dan Hambatan Dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah

jpnn. com , JAKARTA – Dalam rancangan mencari solusi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan urusan yang menjadi target Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di dalam Tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan Kerap Kerja Teknis (Rakernis).

Rakernis ini membahas tindak lanjut penanganan kasus pertanahan yang terindikasi adanya keterlibatan Mafia Tanah oleh Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Negeri di seluruh Indonesia.

Keberadaan mafia tanah pada Indonesia yang selama ini membina resah banyak pihak perlu dikasih efek jera.

“Dalam memberantas praktik mafia negeri, Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama membuat satuan tugas (satgas) mafia desa untuk mengupas tuntas sengketa dan konflik di bidang pertanahan, kita akan tindak tegas para mafia tanah itu, ” kata Pekerja Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto saat membuka Rapat Kerja Teknis Penanganan Perkara dan Konflik, di Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Taat Hary, modus operandi kejahatan semakin hari makin luar biasa. Mereka membentuk tim secara terstruktur itu punya divisi-divisi khusus, ada yang bertugas menjadi buzzer mencari desa, menduduki tanah, advokasi, menyogok alat untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

Baca Juga:

“Oleh karena itu berdasarkan petunjuk yang ada Menteri ATR/BPN dan Kapolri membuat Satgas antimafia desa, ” ungkap Hary.

Lebih lanjut, Hary mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk tetap menjaga kebersamaan di memberantas mafia tanah.

“Kita bersama harus bisa hilangkan stigma negatif BPN pada masyarakat, saya meminta tim satgas anti mafia tanah dan semua jajaran di BPN punya nyawa yang sama dengan pemburu kejahatan yaitu penegak hukum, mata rupanya seperti elang memburu ketidakbenaran akan masalah pertanahan ini, ” ungkapnya

Satgas antimafia tanah ini didasari dari keprihatinan Menteri ATR/BPN yang selalu memiliki aduan mengenai praktik mafia negeri.

“Pak Menteri disetiap kunjungannya selalu mendapat pertarungan praktik mafia tanah, itu isyarat yang nyata dimana masalah pertanahan ini tidak akan berhenti kalau kita tidak peduli akan penangananya, ” tambahnya.

Ketua Panitia Rakernis, Shinta Purwitasari dalam laporannya mengatakan tujuan Rakernis ini sebagai bahan evaluasi buat penanganan kasus pertanahan rutin & kasus-kasus yang terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah.

Baca Juga:

“Dalam melakukan pertimbangan atas penanganan kasus didasarkan di prinsip waktu yang pasti dan terukur sehingga kasus dapat segera diselesaikan, saat ini terdapat 68 kasus dan kasus rutin di semesta Indonesia sejumlah 732 kasus pada tahun 2020, ” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Mulia Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Penilik dan Pejabat Fungsional Umum di jajaran Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sejumlah 66 orang.

Ada pula secara daring melalui video conference Direktur Jenderal Penanganan Perkara dan Konflik Pertanahan, RB. Agus Widjayanto, Kepala Bidang Pengendalian & Penanganan Masalah Pertanahan di seluruh Indonesia, para pejabat/penyidik atas kasus-kasus yang menjadi target kegiatan Awak Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten mengenai kasus rutin. (ikl/jpnn)

Mari, Simak Juga Video ini!