DPRD Sumatera Barat Mohon Kepada Jokowi Terbitkan Perpu UU Cipta Kegiatan

DPRD Sumatera Barat Mohon Kepada Jokowi Terbitkan Perpu UU Cipta Kegiatan

jpnn. com , PADANG – DPRD Sumatera Barat meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Sistem Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu/Perppu) terhadap  UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI dan pemerintah.

Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi mengatakan aksi unjuk mengecap di Sumatera Barat telah berlaku selama tiga hari hingga Jumat (9/10), dan masih menyuarakan peristiwa yang sama yakni menolak UU Cipta Kerja.

Surat bernomor 019/912/FPP-2020 dengan perihal aspirasi masyarakat Sumbar terhadap UU itu ditandatangani Ketua DPRD Sesumbar Supardi tertanggal 8 Oktober 2020.

Baca Juga:

Dalam surat tersebut tertulis menyusul surat sebelumnya dengan nomor 019/ 896/FPP-2020 telah dilakukan aksi perlawanan oleh BEM se Sumbar, HMI, PMII dan organisasi lainnya menegah UU Cipta Kerja dan pihaknya mewakili masyarakat Sumbar meminta Pemimpin RI tidak melaksanakan UU itu dan membuat Perpu.

Ia mengatakan setelah disahkannya UU Cipta Kerja maka modus yang dapat dilakukan adalah mengajukan judicial review kepada MK atau meminta presiden mengeluarkan Perpu.

Surat tersebut adalah surat keempat yang dikirimkan DPRD Sumbar kepada pemerintah pusat sebab mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini.

Menangkap Juga:

Ia menjelaskan surat tersebut adalah surat permohonan untuk meninjau kembali dan menerbitkan Perpu.

“Surat pertama had surat ketiga kami kirimkan terpaut aspirasi mahasiswa soal undang-undang & surat keempat adalah surat tuntutan agar presiden bisa meninjau ulang kembali dan bisa menerbitkan Perpu pengganti undang-undang, ” kata dia.