saksi-ahli-sebut-ppk-kemensos-yang-berwenang-menunjuk-vendor-bansos-1

Bukti Ahli Sebut PPK Kemensos yang Berwenang Menunjuk Vendor Bansos

jpnn. com , JAKARTA – Ahli hukum bagian pengadaan barang dan jasa dari Universitas Trisakti Anna Maria Tri Anggraini menghargai pejabat pembuat komitmen (PPK)  adalah pihak yang berwenang penuh dalam penunjukkan langsung terhadap vendor.

Dalam keadaan genting, kata Anna, PPK bisa  menunjuk langsung vendor ataupun orang untuk mengadakan bahan.

Hal ini disampaikan Anna masa menjadi ahli dalam konvensi lanjutan kasus korupsi Bansos Covid-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/4).

“PPK dalam hal ini memiliki kewenangan penuh untuk menyungguhkan seseorang menjadi vendor, ” ujar Anna dalam sidang tersebut.

Dalam kasus korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos, PPK dijabat oleh Matheus Joko Santoso yang sekarang telah menjadi terdakwa.

Matheus mempunyai kewenangan penuh menentukan vendor pemasokan barang untuk kebutuhan bansos paket sembako.

Anna mengatakan, di keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 saat ini, PPK bisa menggunakan diskresi pemasokan barang terutama barang hajat masyarakat. Tujuannya, agar barang-barang seperti sembako bisa disediakan dalam waktu yang lekas.

“Dalam keadaan darurat, PPK akan mengusahakan segala cara buat memilih atau menentukan seorang vendor yang mempunyai kepandaian sehingga tujuan pengadaan bahan dalam bentuk sembako mampu terlaksana agar kebutuhan bertabur masyarakat terpenuhi, ” terang dia.  
 
Meskipun demikian, kata Anna, PPK dalam melakukan penunjukkan tepat pengadaan barang tetap menanggapi tiga aspek dari vendor, yakni kemampuan dasar (permodalan), pengalaman, dan memenuhi kondisi, yakni administrasi, teknik, & harga.

“Biasanya dicarikan bahwa tempat sudah berpengalaman untuk logistik barang sejenis, ” ungkap dia.

Sebelumnya, kuasa hukum bekas Menteri Sosial Juliari Batubara, Dion Pongkor menyoroti kedudukan PPK MJS dalam pengadaan barang bansos sembako buat penanganan Covid-19.

Baca Juga:

Dion menduga Matehus berbohong soal pungutan fee untuk Basos Covid-19. Sebab, fakta Matheus Joko dan bukti sejumlah saksi dalam kejadian dugaan korupsi Bansos tersebut berbeda soal besaran kutipan fee bansos.

Selain itu, Dion juga menduga bahwa Matheus Joko yang bermain untuk menentukan pungutan fee dari setiap paket bansos buat kepentingan pribadinya, tanpa sepengetahuan Juliari yang waktu itu adalah atasannya.

Matheus Joko, sekapur Dion, patut diduga mengelabui para vendor soal kutipan fee setiap paket bansos dengan menyebutkan bahwa kutipan fee tersebut merupakan titah dari Juliari.

“MJS ini menjadikan fee bansos itu memang adalah permainan dia sendiri, tetapi karena sekarang pantas masalah hukum, tinggal dia melemparkan ke atas, ” ujar Dion dalam keterangannya pada Rabu (31/3) cerai-berai. (tan/jpnn)

Menyimak! Video Pilihan Redaksi:

Baca Juga: